Sulawesi Barat - Terkait polemik yang terjadi di tubuh internal RSUD Majene yang menurutnya meresahkan masyarakat dari beberapa kebijakan yang tidak sesuai kridor aturan, para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali melakukan aksi damai.

Memastikan aksi tersebut berjalan aman dan lancar, pihak Kepolisian di Majene juga memberikan pengawalan dan pengamanan. Terlihat aksi yang dilakukan didua lokasi yaitu depan Kantor Daerah dan Rumah Sakit Daerah Majene pihak kepolisian bersiaga dan memantau kegiatan para aktivis HMI, Kamis (16/3).

Dari berbagai orasi yang disampaikannya para mahasiswa ini mengatakan “bukankah rumah sakit berfungsi untuk mengobati para pasien yang datang untuk berobat? Bukan malah membuat para pasien semakin sakit dengan kebijakan yang diterapkan pihak rumah sakit,” tuturnya

Dalam selebaran yang dibagikannya pihaknya juga mengungkap bahwa baru-baru ini saat pengambilan surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba yang kwitansinya tidak tertera keterangan apa-apa saja, dibayar sehingga nominal tarif mencapai Rp. 925.000 sementara dikasus yang sama ada juga mengambil surat tetapi tidak mendapatkan kwitansi pembayaran.

Persoalan lainnya yang tertuang pada selebaran tersebut terkait pelayanan yang kurang maksimal khususnya pengaturan jadwal pemeriksaan yang berubah ubah dan sering mengakibatkan pasien tidak bisa menyelesaikan rangkaian tes karena waktu yang sangat mepet.

Untuk itu, pihaknya meminta pemda untuk melakukan evaluasi pecat Direktur RSUD Majene serta tim siber pungli agar memberikan atensi lebih untuk mewujudkan majene yang lebih bersih dari tindak pidana korupsi.

KBO Samapta Iptu Irwan Waris yang memimpin pengawalan dan pengamanan aksi ini menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan adik-adik mahasiswa kita jamin keamanan dan kelancaran aksinya.

“Ya kita dukung aspirasi yang disampaikan agar itikad baik adik-adik ini tersampaikan secara aman dan lancar,” tuturnya.