Jakarta - Debat mengenai peran Majelis Kehakiman Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berlanjut seiring dengan mendekatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Sejumlah pihak, seperti Koordinator Advokat Pengawal Konstitusi, Raden Elang Mulyana, mengingatkan MKMK untuk mematuhi aturan dalam proses ini.

Pernyataan resmi yang dirilis oleh Tim Advokat Pengawal Konstitusi menekankan bahwa MKMK tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan pelaksanaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka merujuk pada Peraturan MK No 1 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa tugas MKMK adalah memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, bukan membatalkan putusan MK.

"Kami ingin memastikan bahwa MKMK harus tetap mematuhi nilai-nilai konstitusi dan hukum yang berlaku. Ini untuk menjaga kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum," kata Raden Elang Mulyana.

Mereka juga menguraikan empat alasan mengapa MKMK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan MK. Pertama, Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif yang merdeka, independen, dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak dapat dianulir oleh lembaga lain.

Kedua, berdasarkan peraturan MK No 1 tahun 2023, MKMK hanya berwenang memeriksa pelanggaran etik hakim konstitusi, bukan membatalkan putusan MK. Ketiga, MKMK sebelumnya telah memutuskan sanksi terhadap hakim konstitusi yang melanggar etik tanpa membatalkan putusan MK. Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap benar dan dijalankan.

Sidang putusan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dijadwalkan untuk dibacakan pada 7 November 2023. Sidang tersebut dapat memiliki dampak signifikan pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. Tantangan bagi MKMK adalah untuk memutuskan sejauh mana kewenangan mereka dalam mengubah putusan MK dan sejauh mana MKMK dapat menjaga integritas lembaga tersebut.