Beritasulbar.com - Suasana politik Indonesia menghadapi Pilpres 2024 semakin memanas, ditandai dengan momen kontroversial ketika calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mencium tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Momen ini terjadi saat acara penetapan nomor urut capres-cawapres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/11).

 

Kontroversi bermula saat Gibran melihat kehadiran Megawati dan tanpa ragu berdiri dari kursinya untuk mendekati Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Tanpa sungkan, ia meraih tangan Megawati dan menciumnya, memberikan sentuhan pribadi yang kontroversial dalam dunia politik Indonesia.

 

Aksi serupa juga dilakukan oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang mengikuti langkah kakaknya untuk mendekati Megawati. Dengan mengenakan jaket PSI berwarna merah, Kaesang mencium tangan Megawati sambil terbungkuk, memberikan kesan penghormatan yang serupa.

 

Peristiwa ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian melihatnya sebagai bentuk sikap hormat dan kebersahajaan politik, sementara yang lain merasa bahwa momen ini mencoreng prinsip netralitas dan keadilan dalam arena politik.

 

Beberapa kalangan menilai bahwa aksi mencium tangan ini menunjukkan adanya hubungan yang terlalu personal antara beberapa calon pemimpin dan tokoh politik. Hal ini, menurut mereka, dapat memengaruhi netralitas dan integritas dalam proses pemilihan umum mendatang.

 

Pertanyaan mendasar pun muncul: Sejauh mana perilaku personal harus mencampuri ranah politik? Apakah momen cium tangan ini merupakan simbol kesopanan dan penghargaan, ataukah sebuah langkah yang merongrong prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi?

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini menjadi sorotan utama dalam arena politik Indonesia. Semakin mendekati Pilpres 2024, publik akan terus memperhatikan perkembangan dan dinamika politik tanah air, dengan harapan agar prinsip-prinsip demokrasi tetap tegak dan netralitas dalam proses pemilihan umum tidak terkompromikan.